Program Studi Magister Agama dan Lintas Budaya atau Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM dan Klinik Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Yogyakarta menyelenggarakan Lokakarya Penguatan Pemahaman Interseksionalitas Hak Asasi Manusia dalam Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) di Auditorium Gedung B Fakultas Hukum UGM, Rabu (10/6).
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam rangkaian program Institusionalisasi Klinik Edukasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB) Kolaboratif Yogyakarta yang bertujuan memperkuat sinergi antara akademisi, aparat penegak hukum, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas rentan dalam mendorong pemenuhan hak-hak warga negara secara inklusif.
Dekan Sekolah Pascasarjana UGM, Prof. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc., Ph.D., pada kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana UGM, Dr. techn. Khabib Mustofa, S.Si., M.Kom., yang menyampaikan sambutan pembukaan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai ruang dialog dan pengembangan pengetahuan yang dapat berkontribusi dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk isu kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Kegiatan lokakarya menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi yang memiliki perhatian pada isu HAM dan KBB. Sesi pertama mengangkat tema KBB, HAM, dan Masyarakat dengan narasumber Dr. Zainal Abidin Bagir, yang membahas posisi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam kerangka hak asasi manusia serta dinamika implementasinya di Indonesia. Sesi berikutnya mendiskusikan isu interseksionalitas dalam KBB, termasuk kaitannya dengan gender, hak anak, disabilitas, serta akses terhadap keadilan.
Selain memperkuat pemahaman konseptual mengenai KBB, lokakarya juga menjadi forum diskusi bagi berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman dalam penanganan kasus, pencegahan pelanggaran, dan penyusunan strategi kolaboratif yang lebih efektif. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari instansi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas yang selama ini terlibat dalam advokasi dan pemajuan hak-hak kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Ketua Program Studi Magister Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM, Dr. M. Iqbal Ahnaf, menyampaikan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari upaya membangun model kerja kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan melalui Klinik KBB Yogyakarta. Melalui rangkaian kegiatan yang akan berlangsung sepanjang Juni hingga Juli 2026, para peserta diharapkan dapat menyusun pedoman kerja bersama yang mendukung penanganan kasus, advokasi kebijakan, serta pendidikan publik terkait isu KBB.
Melalui penyelenggaraan lokakarya ini, Sekolah Pascasarjana UGM menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan kolaborasi lintas sektor guna mendukung terciptanya masyarakat yang inklusif, menghormati keberagaman, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Penulis: Asti Rahmaningrum