Malang – Di sebuah pendopo kayu berlangit-langit genting di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Ketua Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM) duduk melingkar menghadap lembaran kertas besar yang ditempel di dinding. Pada Sabtu-Kamis, 5-10 September 2026, peneliti Geografi Universitas Negeri Malang Dr. Adip Wahyudi, M.Pd dan Muhammad Asyrofi Al Kindy, M.Sc, bersama mahasiswa Program Studi Magister Kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Feri Fahrian Maulana, menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema”Tata Kelola Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat Melalui Edukasi Konservasi Hulu-Hilir dan Inovasi Ecosystem Services”. Tujuannya mencari tahu seberapa banyak air yang sebenarnya tersedia bagi desa itu, siapa yang mencatatnya, dan bagaimana mata airnya dijaga.
Diskusi dibagi ke dalam tiga topik yang ditulis tangan di lembar kertas yang meliputi: (1) Sumber dan debit air, (2) Daerah tangkapan air dan konservasi hulu, serta (3) Infrastruktur perpipaan dan pemeliharaannya. Peserta bergantian maju menuliskan temuan, sementara peneliti memandu dari depan. Selain memetakan kondisi air, kegiatan ini menjadi ajang menyusun rencana konservasi mata air bersama warga. Kegiatan ini bagian dari penelitian di kawasan Pegunungan Anjasmoro dan Arjuno, sebagaimana tertulis pada spanduk kegiatan.
Wiyurejo adalah desa berbasis mata air di ketinggian sekitar 900-1.200 meter di atas permukaan laut. Sekitar 5.000 jiwa dalam kurang lebih 1000 rumah tangga lebih tinggal di tiga dusun, menggantungkan hidup pada hortikultura, peternakan sapi perah, dan tanaman pangan. Layanan air bersih di desa ini hanya datang dari dua pengelola: PDAM dan HIPAM. Sekitar 90% rumah tangga bergantung pada HIPAM, yakni sistem pipa gravitasi yang dikelola warga dan bersumber dari enam mata air. Pengelolaan HIPAM berjalan lewat catatan di kertas, ingatan pengurus, dan pertemuan warga.
Menurut tim peneliti, tak ada sensor debit yang mengirim data berkala dan tak ada aplikasi bagi warga untuk melaporkan mata air yang menyusut. Untuk menutup kekosongan itu, mereka merancang survei terhadap 135 rumah tangga, serta pengukuran langsung debit ketujuh mata air pada musim hujan dan kemarau. Dari sana disusun neraca air desa dan dusun, plus pertanyaan tentang kesediaan warga membayar iuran konservasi daerah tangkapan air.
Rasio kecukupan air agregat yang tampak longgar dapat menyembunyikan perbedaan debit antar mata air, dan ketiadaan infrastruktur pemantauan membuat selisih itu tak terlihat bagi warga. Tim juga menduga kesenjangan digital berisiko memperdalam ketimpangan akses air yang sudah ada. Mereka menegaskan, angka-angka dalam naskah saat ini berasal dari dataset ilustratif untuk menguji alur analisis, bukan temuan lapangan definitif, karena pengumpulan data penuh masih berjalan.
Meski begitu, tim sudah menyiapkan rekomendasi. Pengurus HIPAM disarankan mendigitalkan, bukan mengganti, pencatatan yang ada, misalnya lewat spreadsheet bersama atau formulir sederhana di telepon pintar, dengan pengukuran debit per mata air. Dinas sumber daya air diminta mempertimbangkan data tingkat mata air dalam menyalurkan dukungan infrastruktur, sedangkan penyedia infrastruktur digital pedesaan dan lembaga donor konservasi diminta menyertakan pemantauan partisipatif yang inklusif bagi dusun yang paling minim akses. Tim mengakui belum memiliki data langsung tentang kepemilikan perangkat dan keterampilan digital warga, sehingga hal itu akan diuji pada putaran pengumpulan data berikutnya.
Penulis: Adip Wahyudi dan Feri Fahrian Maulana
Editor: Siti Muyasaroh