Yogyakarta, 20 Agustus 2025 – Program Studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan kuliah umum (public lecture) dengan menghadirkan narasumber internasional, Dr. Chin-fu Hung, Ph.D, Profesor Ilmu Politik dari National Cheng Kung University, Taiwan. Kuliah umum ini mengangkat tema “The Rise of China’s AI Sovereignty: Reflections on the Technological Governance Model for Democratic Countries in the Global South.”
Dalam pemaparannya, Dr. Chin-fu Hung menekankan bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) saat ini tidak hanya terkait inovasi, tetapi juga erat kaitannya dengan kedaulatan, keamanan nasional, dan tata kelola politik. China disebut sebagai salah satu negara yang paling menonjol dengan strategi komprehensif yang meliputi pembangunan infrastruktur teknologi, penerapan smart cities, sistem kredit sosial, hingga ekspansi pengaruh global melalui proyek Digital Silk Road. Konsep “AI Sovereignty” atau kedaulatan AI, menurut Dr. Hung, menunjukkan kemampuan sebuah negara untuk mengatur dan mengendalikan algoritma, data, perangkat keras, serta tata kelola teknologi secara mandiri. Meskipun efektif dalam mempercepat pembangunan digital, model ini juga menyimpan risiko besar bagi negara demokratis karena dapat mengikis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebebasan sipil.
Dr. Chin-fu Hung menegaskan bahwa AI bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut nilai dan prinsip tata kelola. Karena itu, negara demokratis perlu membangun kapasitas lokal dan menghindari ketergantungan pada sistem tertutup yang berpotensi melemahkan kemandirian digital. Dilema ini juga dihadapi oleh negara-negara di Global South, termasuk Indonesia. Model AI yang ditawarkan China tampak menjanjikan karena cepat, murah, dan telah teruji, namun jika diadopsi tanpa penyesuaian, justru dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi.
Diskusi dalam kuliah umum ini berlangsung hangat. Para peserta, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan peneliti, banyak menyoroti Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA) 2020–2045 yang tengah dijalankan di Indonesia. Pertanyaan berkembang mengenai bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan percepatan digitalisasi dengan komitmen terhadap perlindungan data, partisipasi publik, serta penghormatan hak asasi manusia. Menjawab hal itu, Dr. Dr. Chin-fu Hung memberikan contoh praktik di Taiwan melalui gerakan g0v (gov zero) yang berhasil mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Model ini nilainya dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun tata kelola AI yang inklusif dan demokratis.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan dan tanggapan selama sesi tanya jawab. Para mahasiswa menunjukkan minat yang besar terhadap isu geopolitik teknologi dan implikasinya bagi kebijakan publik di Indonesia. Kuliah umum ini sekaligus menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan wawasan global dengan kebutuhan lokal, sehingga mahasiswa dapat menilai secara kritis tantangan dan peluang yang dihadirkan AI dalam pembangunan nasional.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen program studi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan untuk terus memperkaya kajian akademik dengan perspektif global. Kehadiran pakar internasional diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa agar tidak hanya memahami isu teknologi dari sisi teknis, tetapi juga dari perspektif kebijakan dan nilai demokrasi. Prodi akan terus menghadirkan kegiatan serupa agar mahasiswa semakin siap menghadapi tantangan era digital dan mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan yang inovatif, inklusif, dan berdaya saing global.
Penulis: Khoirul Mujazanah