Jakarta, 5 Desember 2025 – Program Studi Doktor Kependudukan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bersama Kementerian Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan ekspose laporan akhir Studi Pengembangan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi Koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebagai puncak rangkaian kerja sama riset strategis yang telah berlangsung sepanjang 2025.
Dr. Djaka Marwasta, S.Si., M.Si. yang menjadi ketua tim tenaga ahli dari UGM berperan sentral dalam menghubungkan agenda keilmuan kampus dengan kebutuhan perumusan kebijakan nasional di sektor transmigrasi.
Dalam studi yang dikerjakan dalam rentang waktu 3 bulan yakni dimulai bulan Oktober hingga Desember tahun 2025, tim peneliti UGM menelaah sebelas kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi yang berada di sepanjang koridor JTTS, antara lain Padang Ulak Tanding, Simpang Rimau, Kikim, Belitang, Parit Rambutan, Geragai, Muara Kuang, Petata, Karang Agung Ilir, Kumpeh, dan Telang. Kawasan-kawasan ini diposisikan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu memanfaatkan kehadiran jalan tol untuk mendorong industrialisasi daerah, hilirisasi komoditas, dan peningkatan kesejahteraan transmigran.
Dalam sesi ekspose, tim UGM memaparkan bahwa setiap kawasan transmigrasi di koridor JTTS memiliki komoditas unggulan yang beragam, mulai dari sawit, kopi, karet, padi, hortikultura, hingga produk olahan pangan dan perikanan. Namun, rantai nilai komoditas tersebut dinilai belum terbentuk secara optimal, sehingga nilai tambah ekonomi di tingkat lokal masih rendah dan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga transmigran.
Studi ini mengusulkan pemanfaatan Model Global Gotong Royong Tetrapreneur (G2RT) sebagai kerangka pengembangan wirausaha di kawasan transmigrasi melalui empat pilar utama: Chainpreneur (rantai wirausaha), Marketpreneur (pasar wirausaha), Qualitypreneur (kualitas wirausaha), dan Brandpreneur (merek wirausaha). Model ini dirancang untuk mengintegrasikan potensi komoditas lokal, penguatan kapasitas pelaku usaha, dan penciptaan merek ikonik kawasan transmigrasi yang mampu bersaing di pasar regional, nasional, hingga global.
Ekspose juga menyoroti bahwa pembangunan JTTS sebagai proyek strategis nasional membuka peluang besar dalam peningkatan konektivitas, percepatan distribusi barang dan jasa, serta penurunan biaya logistik bagi kawasan transmigrasi. Namun, sejumlah persoalan masih mengemuka, antara lain ketimpangan infrastruktur jalan lokal yang menghubungkan kawasan dengan gerbang tol, keterbatasan akses ke pelabuhan dan bandara, serta belum meratanya layanan dasar seperti listrik, air bersih, pengelolaan sampah, dan fasilitas kesehatan.
Dari sisi sosial dan kelembagaan, studi menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan lokal seperti BUMDes, BUMT, dan koperasi masih perlu diperkuat untuk mampu berperan sebagai agregator usaha dan motor penggerak ekonomi kawasan. Di sisi lain, kawasan transmigrasi memiliki modal sosial kuat berupa budaya gotong royong dan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, yang menjadi landasan penting bagi keberhasilan implementasi strategi pengembangan ekonomi berbasis komunitas.
Melalui policy brief dan executive summary yang diekspose dalam forum bersama para pemangku kepentingan, tim UGM merekomendasikan pembentukan Klaster Ekonomi Transmigrasi (KET) berbasis komoditas unggulan di sepanjang koridor JTTS. Beberapa klaster yang diusulkan antara lain klaster agroindustri kopi di Rejang Lebong, klaster hilirisasi sawit di Simpang Rimau, Kikim, dan Parit Rambutan, serta klaster pangan terpadu berbasis padi dan hortikultura di Telang.
Rekomendasi lain yang disorot dalam ekspose adalah perlunya integrasi penuh kawasan transmigrasi ke dalam rencana induk JTTS melalui pembangunan jalan penghubung, pusat logistik, dan node perdagangan UMKM di titik-titik strategis exit tol. Selain itu, penguatan akses pembiayaan (KUR, pembiayaan ultra mikro, dan dana bergulir BUMT), pendirian unit pengolahan hasil (UPH), rumah produksi bersama, serta program pelatihan wirausaha dan pemasaran digital juga ditekankan sebagai prasyarat untuk memacu kemandirian ekonomi transmigran.
Kerja sama ini meneguhkan peran perguruan tinggi khususnya bagi UGM sebagai mitra strategis pemerintah dalam merancang kebijakan berbasis riset yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dengan implementasi rekomendasi yang terintegrasi, kawasan transmigrasi di koridor JTTS diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan infrastruktur, tetapi juga aktor utama dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Penulis : Siti Muyasaroh