UC (25/4) Di tengah meningkatnya ketegangan global dan nasional yang mendorong dunia menuju berbagai bentuk perpecahan baru, Program Studi Inter-Religious Studies (S3 IRS) yang didukung oleh Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) menyelenggarakan Unconference bertema “Polarization and Its Discontent in the Global South: Mitigation Measures, Strategies and Policies”. Kegiatan ini berlangsung pada 24–25 April 2025 di UC Hotel, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Acara ini menjadi ruang bertemu bagi pemikir, aktivis, dan praktisi dari berbagai kawasan Global Selatan (Global South) seperti Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Tujuan utamanya adalah untuk memahami fenomena polarisasi yang semakin mengakar di masyarakat, sekaligus menyusun strategi dan kebijakan berbasis pengalaman lokal untuk memitigasi dampaknya.
Polarisasi tidak lagi menjadi isu periferal. Ia kini menjadi kenyataan sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari, mulai dari ranah politik, ekonomi, hingga ruang digital. Krisis demokrasi di Indonesia, yang belakangan dikenal sebagai kondisi “Indonesia Gelap”, berpadu dengan dinamika politik pasca pemilu, menjadi cerminan nyata kompleksitas tantangan tersebut. Termasuk dalam perbincangan hangat adalah kontroversi rencana Presiden terpilih Prabowo untuk menerima 1000 pengungsi Palestina, di tengah masyarakat yang masih berusaha memulihkan diri dari gejolak sosial-politik.
Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh penting yang telah lama berkecimpung dalam upaya menghadapi polarisasi dan krisis sosial.
Dari Indonesia, Dr. Zainal Abidin Bagir, akademisi sekaligus aktivis HAM dan kebebasan beragama, dan juga Ketua Prodi IRS, menyoroti bagaimana agama kerap dijadikan alat politik yang memperdalam polarisasi. Ia menggarisbawahi pentingnya narasi keagamaan yang inklusif sebagai penawar konflik identitas. Dr. Dicky Sofjan, peneliti etika publik dan dialog lintas iman serta dosen di Prodi IRS, menambahkan urgensi penguatan ruang sipil dan etika kolektif untuk meredam disintegrasi sosial.
Sementara itu, dari luar negeri hadir Daniel Medina dari Institute for Integrated Transitions (IFIT), Kolombia, yang berbagi refleksi dari pengalaman perdamaian negaranya. Dari Brasil, Ana Evangelista (ISER) mengupas strategi masyarakat sipil dalam menghadapi polarisasi kelas dan ras. Sedangkan dari Afrika Selatan, Keamogetswe Seipato (Digital Africa) menyoroti pertarungan narasi di ruang digital dan pentingnya inklusi digital sebagai medan perjuangan baru di era post-truth.
Berbeda dari konferensi akademik konvensional, Unconference ini mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Para peserta berperan aktif dalam menentukan agenda diskusi, berbagi pengalaman, dan membangun jaringan lintas negara dan disiplin.
Beberapa karakteristik unik Unconference ini meliputi: Pemberdayaan Peserta: Peserta dapat langsung mengusulkan topik diskusi selama acara., Pertukaran Ide Horizontal: Wacana dibangun secara setara, bukan hierarkis., Suasana Santai dan Terbuka: Percakapan mengalir dalam atmosfer yang mendorong kejujuran dan refleksi mendalam., Mobilitas dan Fleksibilitas: Peserta bebas berpindah ruang mengikuti minat masing-masing., Penguatan Komunitas: Dirancang untuk menciptakan jejaring kolaboratif berkelanjutan pasca acara.
Untuk memberikan kerangka awal, panitia telah menetapkan empat klaster utama yang akan menjadi titik tolak diskusi yang dilaksanakan selama dua hari ini.
Klaster pertama membahas Politik Polarisasi Berbasis Agama: Menyelami bagaimana agama digunakan sebagai alat politik yang memperdalam perpecahan sosial dan memperkuat eksklusivitas identitas. Klaster ini membahas pengalaman berbagai negara dalam menghadapi politisasi agama dan membangun narasi alternatif yang lebih inklusif.
Klaster kedua membahas tentang Polarisasi dan Keadilan Lingkungan: Fokus pada relasi antara krisis lingkungan, kebijakan publik, dan ketimpangan sosial. Polarisasi muncul ketika akses terhadap sumber daya alam dan keputusan politik lingkungan tidak merata dan mengabaikan komunitas marjinal.
Klaster ketiga membahas tentang Gender, Polarisasi, dan Keadilan Sosial: Mengangkat pengalaman kelompok Perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam menghadapi eksklusi sosial dan kekerasan berbasis identitas. Klaster ini juga mengeksplorasi bagaimana gerakan sosial merespons polarisasi yang berbasis gender.
Dan Klaster keempat membahas tentang Inklusi Digital bagi Kelompok Minoritas: Membahas tantangan akses informasi dan representasi dalam dunia digital bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Polarisasi dalam dunia digital dapat memperkuat diskriminasi dan misinformasi, tetapi juga menawarkan ruang baru untuk penguatan suara komunitas.