Tentang UGM
Portal Akademika
IT Center
Perpustakaan
Penelitian
Webmail
Bahasa Indonesia
English
  • Program Studi Studi Kebijakan S3

    Program Doktor Studi Kebijakan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

    Latar Belakang

    Salah satu pelajaran berharga yang diperoleh bangsa Indonesia setelah krisis multi dimensi tahun 1997 adalah meningkatnya pemahaman tentang adanya jalinan berbagai masalah publik yang sangat erat. Masalah publik yang memiliki berbagai dimensi, baik sosial, politik, administrasi, hukum, ekonomi maupun budaya, ini saling berkaitan membentuk kompleksitas persoalan publik di Indonesia. Sederet persoalan publik, seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, transportasi, lingkungan hidup, pembalakan liar, perdagangan manusia, hingga persoalan korupsi, tidak pernah tuntas hingga saat ini.

    Respons atas ragam dan kompleksitas persoalan publik tersebut membutuhkan kemampuan analis kebijakan dan pembuatan kebijakan serta manajemen kebijakan yang mumpuni. Kebutuhan tersebut semakin mendesak manakala Indonesia semakin dihadapkan pada tantangan isu-isu besar semacam globalisasi, liberalisasi, dan demokratisasi yang menjadi faktor penentu lain yang turut mewarnai isu-isu sosial pada tingkat nasional maupun lokal. Otonomi daerah sebagai salah satu pilihan kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi kompleksitas persoalan publik belum mampu menunjukkan kinerja yang maksimal. Harus diakui bahwa solusi kebijakan yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut tidak mudah karena adanya interaksi dan interdependensi dari berbagai akar permasalahan yang menjadi ciri khas masalah kebijakan tersebut. Setidaknya ada dua karakter masalah kebijakan yang saling berinterelasi dan berinterdependensi, yakni human resources development dan governance. Ketika human resources development berada pada level terendah, sangat sulit menciptakan good governance dan sebaliknya, human resources development yang rendah adalah produk dari bad governance. Interaksi dari karakter human resources development dan governance inilah yang mendasari Magister Studi Kebijakan UGM mengembangkan Program Doktor Studi Kebijakan yang memfokus pada isu-isu sosial.

    Pengembangan Program Doktor Studi Kebijakan ini bertepatan pula dengan langkah UGM untuk mewujudkan visinya menjadi World Class Research University. Hal ini karena keberadaan program sepenuhnya didukung oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan yang telah lama berkiprah dalam riset-riset besar bidang human resources development, kependudukan, desentralisasi, public services, dan governance di Indonesia. Akses terhadap kegiatan dan data hasil penelitian akan memudahkan para mahasiswa program doktor dalam proses belajar, terutama dalam penulisan disertasi.

    Visi Program

    Menjadikan program studi ini sebagai a center of excellence dalam kajian studi kebijakan dan menghasilkan ilmuwan serta praktisi kebijakan yang mumpuni di Indonesia, sesuai dengan visi UGM sebagai WCRU (World Class Research University).

    Misi Program

    Secara umum misi Program Doktor Studi Kebijakan UGM sebagai berikut. Pertama, menyukseskan Tridarma Pendidikan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan. Kedua, menyukseskan pembentukan manusia seutuhnya yaitu manusia akademis yang kritis, mencintai kejujuran, kebenaran dan kebebasan ilmiah, berkepribadian nasional, dan selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

    Secara khusus program studi ini memiliki misi menghasilkan lulusan yang memiliki kepekaan terhadap tema-tema penelitian yang berkenaan dengan pelayanan dan pembuatan kebijakan publik; menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan komitmen terhadap pelayanan dan pembuatan kebijakan publik demi kebaikan masyarakat dan pemerintah; mendorong kebiasaan dialog multidisplin dan memberikan ruang bagi berlangsungnya kebiasaan dialog multidisiplin di lingkungan akademis baik yang berskala lokal, nasional, regional maupun global, dan internasional.

    Tujuan Program
    Program Doktor Studi Kebijakan secara umum bertujuan untuk menghasilkan doktor yang memiliki kemampuan akademik dan praktis dengan menggunakan pendekatan multi disiplin. Secara khusus tujuan program adalah sebagai berikut:

    1. Menghasilkan doktor dengan kualifikasi tinggi dalam melakukan analisis kebijakan publik
    2. Menghasilkan doktor dengan kualifikasi tinggi dalam memformulasikan dan mengelola implementasi kebijakan publik
    3. Menghasilkan doktor yang mampu mengembangkan metode pendidikan dan pengajaran di bidang kebijakan publik

    Struktur Program

    1.  Kurikulum dan Jangka Waktu Studi                           

    Program Doktor Studi Kebijakan UGM  dikembangkan dengan menggunakan kurikulum yang terstruktur dan penjadwalan yang sistematis sehingga dapat diselesaikan paling cepat 3 tahun (6 semester) oleh mahasiswa, dengan perincian sebagai berikut:

    1. Dua semester pertama merupakan kuliah wajib dan kuliah pendukung disertasi
    2. Satu semester untuk penulisan/finalisasi proposal, seminar proposal, dan ujian komprehensif
    3. Tiga semester berikutnya adalah untuk penelitian, penulisan disertasi, dan ujian akhir

    2.  Struktur Kurikulum

    Pada semester 1 mahasiswa diwajibkan mengambil dua mata kuliah wajib:

    1. Teori Kebijakan Publik
    2. Metode Penelitian Kebijakan Publik

    Pada semester 2 mahasiswa mengikuti dua mata kuliah pendukung disertasi dan diarahkan sesuai dengan topik disertasi yang akan ditulis oleh mahasiswa program doktor. Kuliah diampu oleh dosen atau tim dosen-dosen yang berfungsi sebagai narasumber dan manajer perkuliahan.   Pada semester 3 diselenggarakan seminar proposal yang diampu oleh tim dosen untuk membantu mahasiswa mempersiapkan proposal disertasi yang layak, baik dari sisi substansi maupun metodologis, yang selanjutnya akan diajukan dalam ujian komprehensif. Pada semester 4-6 mahasiswa program doktor akan bekerja secara intensif di bawah bimbingan tim promotor untuk melakukan penelitian dan penulisan disertasi.

    3.  Sistem Pengajaran

    Sistem belajar-mengajar yang dikembangkan dalam Program Doktor Studi Kebijakan UGM dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan analisis terhadap berbagai isu kebijakan publik melalui penguasaan aspek konseptual dan metodologis dalam rangka proses formulasi dan implementasi kebijakan publik yang berkualitas di bawah bimbingan para guru besar dan dosen bergelar S3. Sistem belajar-mengajar yang dikembangkan secara tatap muka dan dialogis mendorong mahasiswa untuk selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, kuliah akan dilakukan dalam bentuk diskusi dan seminar dengan mengembangkan tema-tema khusus guna mendukung studi kebijakan yang menjadi pilihan mahasiswa.    

    4.  Evaluasi Pengajaran

    Evaluasi kemajuan perkembangan akademis calon doktor akan dilakukan melalui beberapa tahap ujian. Pertama, ujian untuk menilai kelayakan akademis untuk menjadi mahasiswa doktoral; kedua, kelayakan proposal penelitian; ketiga, ujian komprehensif; keempat, kelayakan materi disertasi; serta kelima, ujian disertasi (tertutup dan terbuka).

    Fasilitas yang Ditawarkan
    Proses belajar-mengajar di Program Doktor Studi Kebijakan UGM dilengkapi dengan sarana berikut.

    1. Database hasil penelitian PSKK UGM yang dapat diakses oleh semua mahasiswa Program Doktor Studi Kebijakan UGM.
    2. Perpustakaan berstandar internasional yang dilengkapi dengan fasilitas jurnal elektronik.
    3. Kesempatan mengikuti program internship pada penelitian yang dilakukan oleh PSKK UGM.
    4. Laboratorium komputer untuk analisis data.
    5. Ruang kegiatan mahasiswa dilengkapi komputer yang tersambung dengan jaringan internet.
    6. Jaringan wifi diseluruh gedung.

    Kualifikasi Calon Mahasiswa
    Program Doktor Studi Kebijakan UGM menitikberatkan kualitas proses pembelajaran sehingga cepat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mereka yang diharapkan menjadi mahasiswa adalah pegawai pemerintah, pegawai nonpemerintah, aktivis LSM, peneliti, dosen, pelaku bisnis, dan lulusan S2 yang mempunyai minat pada kebijakan publik. Agar mahasiswa dapat mengikuti proses tersebut, diperlukan kualifikasi sebagai berikut.

    1. minimal Strata 2 (S2) bagi lulusan dalam negeri, atau MBA bagi lulusan asing
    2. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25 (skala 0-4,00)
    3. memiliki Potensi Akademik yang memadai (TPA minimal 550)
    4. menguasai Bahasa Inggris (TOEFL minimal 500)
    5. memiliki kepedulian terhadap pengembangan keilmuan dan profesi

    Kelas Khusus dan Kerjasama

    MDSK telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi, antara lain BKKBN, Kemenakertrans, BPS, Kemenkeu, Pemerintah RD Timor Leste dan berbagai pemerintah daerah. Kerjasama dilaksanakan dalam bentuk pengiriman staf dari instansi yang bersangkutan untuk tugas belajar di MDSK UGM, baik melalui kelas reguler maupun kelas khusus. Kelas khusus juga dimungkinkan dalam bentuk konsentrasi kajian mengenai kebijakan sosial, kependudukan dan pembangunan, CSR, dan kajian lainnya.

    Biaya Pendidikan

    Adapun biaya kuliah adalah sebagai berikut:

    Kelas Reguler: Program kelas reguler berlangsung selama tiga tahun atau enam semester dan dilakukan di kampus UGM Yogyakarta pada hari-hari kerja. Biaya kuliah untuk PDSK Kelas Reguler ditetapkan sebesar Rp. 25.500.000,00/semester, paling lambat dibayarkan pada saat pendaftaran kembali pada tiap semester. Atau total Rp. 150.000.000,00 untuk enam semester.

    Kelas Khusus (Jakarta): Program kelas khusus memiliki kurikulum yang sama dengan kelas reguler, berlangsung selama tiga tahun atau enam semester dan dilakukan di UGM kampus Jakarta, pada akhir pekan (Jumat-Sabtu). Biaya kuliah untuk PDSK Kelas Khusus Jakarta adalah Rp. 35.000.000,00/semester, paling lambat dibayarkan pada saat pendaftaran kembali pada tiap semester. Total biaya paket Program Doktor Studi Kebijakan kelas khusus Jakarta adalah Rp. 300.000.000,00 untuk enam semester. Sedangkan biaya matrikulasi sebesar Rp. 35.000.000,00.

    Staf Pengajar
    Staf pengajar adalah dosen-dosen berkualifikasi Guru Besar dan atau lulusan S3 dalam dan luar negeri, di antaranya adalah sebagai berikut:

    1. Prof. Dr. Abdul Halim, MBA.
    2. Prof. Dr. Agus Dwiyanto
    3. Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.
    4. Prof. Dr. Armaidy Armawi, M.Si.
    5. Prof. Dr. Edhi Martono
    6. Prof. Dr. Fahmy Radhi, MBA.
    7. Prof. Dr. Faturochman, M.A.
    8. Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa P.
    9. Prof. Dr. Irwan Abdullah
    10. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.,Ph.D.
    11. Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro
    12. Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA.
    13. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
    14. Prof. Dr. Samsubar Saleh, M.A.
    15. Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP.
    16. Prof. Dr. Yeremias T. Keban
    17. Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.
    18. Dr. Ambar Widaningrum, M.A.
    19. Dr. Anna Marie Wattie, M.A.
    20. Dr. Dewi H. Susilastuti, M.Sc.
    21. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si.
    22. Dr. Mulyadi Sumarto,MA.
    23. Dr. Partini, S.U.
    24. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A.
    25. Dr. Suhatmini Hardyastuti, S.U.

    Lebih lengkap mengenai Program Pascasarjana Studi Kebijakan, UGM, termasuk kegiatan, profile dosen, kehidupan mahasiswa dan alumni, silahkan kunjungi website resmi kami di www.mdsk.pasca.ugm.ac.id

    Sekretariat
    Jl. Tevesia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281
    No. telp.: 0274-547867, 6491153
    No. Faks: 0274-556563
    Website: http://www.cpps.or.id

    Email: magister@cpps.or.id